Senin, 27 Desember 2010

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN


Public Relation disebut juga Humas, yang memiliki hubungan yang luas dan banyak akan memperoleh keuntungan yang besar pula, baik di lapangan politik maupunperekonomian. Dalam istilah sehari-hari kita biasa menyebutnya dengan Relasi. Jika kita melihat di kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta dalam mencari pekerja barunya masih berlaku spoil system , diperlukan koneksi, bahkan yang lebih jauh lagi, seorang pejabat dapat memberi katabeletje kepada pejabat lainnya agar pemborong kenalannya dimenangkan tender atau sebaliknya, seorang pengusaha yang dekat hubungannnya dengan pejabat pemerintah cenderung lebih mulus urusan atau kepentingannya.
Dalam sistem biokrasi yang menjalankan penugasan kerja ketat, dalam arti satu orang untuk satu jabatan, akan menjadi tidak berfungsi karena impersonalisasi (semua pekerjaan tanpa pandang bulu) dan tidak mengenal prioritas ini, dirancukan oleh sistem koneksi (hubungan) yang tadi. Bahkan jabatan-jabatan yang diordinasi secara garis lurus, sehingga merupakan jaringan hierarki yang tegas, tidak dihormati oleh mereka yang memanfaatkan koneksi dengan pejabat puncak.
            
 Secara konsepsional komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa penyampaian warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk suatu tujuan tertentu. Komunikasi dapat dilakukan satu arah (one way traffic) yang berakibat lebih cepat prosesnya, tetapi kurang efektif. Selain dari itu komunikasi juga dapat dilakukan dua arah (two way traffic) yang berakibat lebih lama temponya, namun cukup efektifa hasilnya. Sebagaimana diketahui, komunikasi satu arah dilakukan dalam brieffing yang bersifat kemiliteran, sedangkan komunikasi dua arah dilaksanakan dalam dialog yang lebih demokratis.
  
 Dengan adanya suatu komunitas akan terlibat faktor pikiran, perasaan, kehendak dan antusiasme. Karena itu dipergunakan untuk transfer of knowledge (pengiriman pengetahuan) dan transfer of value (pengiriman nilai). Dengan komunikasi yang terlatih kita dapat menguasai pikiran orang lain (hipnotisme), bahkan dalam peperangan tidak jarang diekspos brita-berita palsu untuk menakuti lawan.
   
Komunikasi dalam politik pemerintahan, merupakan penyampaian pesan yang berkenaan dengan fungsi suatu system politik pemerintahan. Sebagai contoh himbauan pemerintah kepada masyarakat agar mengabdikan diri, berpartisipasi atau sebaliknya, pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat lewat partai an parlemen. Selain itu media massa juga memiliki arti penting dalam komunikasi politik pemerintahan.
            Dalam komunikasi diperlukan kesamaan makna terhadap maksud yang hendak disampaikan. Komunikasi sangat diperlukan dalam perencanaan, agar kawan sekerja mengerti arah yang hendak dicapai. Begitu juga dalam pengaturan dan pengawasan, agar bawahan yang dipimpin tidak melanggar ketentuan. Dengan begitu komunikasi membuat para pemimpin dapat melimpahkan sebagian tugas, wewenang dan kesempatannya kepada orang-orang yang dianggapnya pantas.
             
Komunikasi Pemerintahan adalah komunikasi public, karena ada kemungkinan masyarakat banyak ingin menyampaikan keluhannya kepada para administrator public yang harus melayani, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan public tersebut. Tetapi dapat pula berasal dari para birokrat agar beberapa peraturan dan ketentuan dipahami serta dilaksanakan rakyat banyak.
            Ada kalanya terjadi kesalahpahaman karena gangguan komunikasi itu sendiri yang berakibat timbulnya keresahan antar-ras, golongan, agama dan sub-kesukuan. Misalnya tentang masalah peribadatan, pertahanan, toleransi dan lain-lain. Karena itu diperlukan komunikasi yang dilakukan setepat-tepatnya sehingga mempunyai arti penting bagi terlaksananya kerja sama dan koordinasi yang mapan, efektif, tidak rancu (terjaga reliabilitas dan validitasnya) melalui diaolog yang produktif.
 www.unsoed.ac.id 
indiahono.blog.unsoed.ac.id